KUBET – IKN Diproyeksikan Jadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, Apa Artinya?

1. Apa Arti IKN Menjadi Ibu Kota Politik? Ditargetkan pada 2028

Dalam sebuah langkah ambisius, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara akan resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, seperti yang diungkapkan oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, pada Sabtu lalu.

Jika rencana ini terwujud, semua fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—akan terpusat di Ibu Kota Nusantara, dengan kantor Presiden, kementerian, serta lembaga peradilan beroperasi di sana, menjadikannya jantung pengambilan keputusan politik dan hukum Indonesia.

Dirancang untuk mendukung tata kelola negara yang modern dengan infrastruktur berstandar global, IKN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih merata, sementara Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi dan bisnis.

Langkah monumental ini juga mencerminkan visi jangka panjang pemerintah untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, meskipun proyek ini menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antarinstansi dan pendanaan, sehingga sinergi yang kuat sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan.

2. Pembangunan Gedung Pemerintahan Jadi Prioritas Utama

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan untuk sektor legislatif dan yudikatif menjadi prioritas utama. Selain itu, hunian bagi para pejabat di kedua sektor ini juga harus selesai pada tahun 2028. Hal ini memastikan kelancaran operasional pemerintahan di IKN.

“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Basuki di Nusantara pada Sabtu (25/1) dikutip dari ANTARA.

Proses lelang proyek pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif senilai Rp11,2 triliun bahkan dijadwalkan pada Februari 2025, dengan target penyelesaian di 2028. Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama, hunian pejabat, dan infrastruktur pendukung lainnya, melengkapi kawasan eksekutif yang sudah dalam tahap pembangunan.

Infrastruktur pendukung lainnya juga tak kalah penting. Meskipun rinciannya belum begitu spesifik, akses jalan, utilitas (air, listrik), dan fasilitas umum seperti rumah sakit serta pusat perbelanjaan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan para pejabat dan penduduk IKN. Ketersediaan infrastruktur ini akan memastikan IKN berfungsi sebagai kota yang layak huni dan mendukung aktivitas pemerintahan.

Aksesibilitas menuju IKN, khususnya di Wilayah Pembangunan (WP) 2, juga menjadi kunci keberhasilan. Pembukaan akses yang lancar akan memudahkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah di IKN. Hal ini penting untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di IKN.

3. Alokasi Anggaran Rp48,8 triliun untuk Mempercepat Proyek IKN

Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp48,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mempercepat pembangunan Kota Nusantara, yang diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang megah. Anggaran ini akan diarahkan untuk membangun infrastruktur vital seperti kompleks legislatif dan yudikatif, serta fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Basuki, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi Kota Nusantara, dengan target penyelesaian pada tahap kedua antara 2025 hingga 2029.

“Untuk pembangunan tahap dua 2025 – 2029 dibutuhkan dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki di Nusantara, Sabtu dikutip dari ANTARA.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk memastikan pendanaan yang lebih luas, sehingga pembangunan dapat terus melaju tanpa terhambat masalah finansial.

4. Desain Infrastruktur yang Mendukung Fungsi Kota Politik

Perhatian utama dalam pembangunan Kota Nusantara terfokus pada desain infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Kementerian PUPR, bekerja sama dengan OIKN, tengah merancang ulang kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif untuk memastikan standar tata kelola yang optimal.

Namun, proyek ambisius ini tidak hanya berhenti pada bangunan megah; ia juga mengintegrasikan berbagai fasilitas pendukung seperti hunian bagi pejabat, jaringan transportasi yang efisien, serta ekosistem hijau yang menyejukkan.

Dengan demikian, Kota Nusantara diharapkan menjadi pusat modern yang inklusif dan nyaman, tidak hanya untuk para pejabat negara, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Tahapan Pembangunan dan Target Penyelesaian

Pembangunan Kota Nusantara tengah digulirkan dengan rencana yang terstruktur dan berfokus pada sektor legislatif serta yudikatif. Di tahap awal, perhatian utama akan tertuju pada penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan utama dan sarana transportasi yang mendukung mobilitas.

Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menghadirkan fasilitas pendukung, termasuk perumahan dan area komersial yang akan memperkaya kehidupan masyarakat. Pemerintah menargetkan agar semua elemen vital ini dapat beroperasi secara optimal pada tahun 2028.

Menteri Basuki menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mewujudkan visi besar ini, karena dengan kolaborasi yang solid, pencapaian target waktu yang ambisius tersebut bukanlah hal yang mustahil.

6. Apa tujuan utama pembangunan Kota Nusantara?

7. Berapa anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan IKN?

8. Kapan Kota Nusantara akan resmi menjadi ibu kota politik?

9. Apa manfaat penetapan Kota Nusantara sebagai ibu kota?

Manfaatnya meliputi pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta, dan penguatan tata kelola pemerintahan.