KUBET – Mengenal Hadi Tjahjanto, Eks Menteri ATR/BPN yang Terlibat Kasus Pagar Laut Tangerang

1. Awal Karier Hadi Tjahjanto di Dunia Militer

Hadi Tjahjanto, sosok kelahiran Malang pada 8 November 1963, mengawali petualangannya di dunia militer dengan semangat membara setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1986. Sebagai pilot pesawat angkut ringan di Skuadron Udara 4, kariernya melesat pesat berkat serangkaian jabatan strategis yang diembannya, mulai dari Kepala Seksi Latihan hingga Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo.

Kepercayaannya semakin terbang tinggi ketika ia dipercaya memimpin Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara pada 2013 dan menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) pada 2017. Puncak dari perjalanan gemilangnya terjadi pada 8 Desember 2017, saat ia dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, menandai tonggak sejarah dalam karier militernya yang cemerlang.

2. Perjalanan Hadi di Pemerintahan: Dari Menteri ATR hingga Menkopolhukam

Setelah mengakhiri karier gemilangnya di TNI pada 2021, Hadi Tjahjanto mendapatkan amanah dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada Juni 2022, di mana ia berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah dan mengimplementasikan program sertifikasi tanah sistematis.

Namun, perjalanan kariernya tak berhenti di situ; pada Februari 2024, Hadi dipromosikan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), menggantikan Mahfud MD yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Dalam posisi strategis ini, ia bertanggung jawab menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024, bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, namanya kembali menjadi sorotan publik ketika kasus pagar laut di Tangerang memicu polemik besar di awal 2025.

3. Polemik Pagar Laut Tangerang dan Sertifikat SHGB di Atas Laut

Kasus pagar laut yang menghebohkan di Tangerang kini mencuri perhatian publik setelah terungkapnya keberadaan pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer yang membentang di enam kecamatan pesisir Banten. Pagar ini ternyata dilengkapi dengan dokumen resmi, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 2023.

Namun, kejanggalan muncul karena secara hukum, sertifikat tersebut seharusnya hanya berlaku untuk wilayah daratan. Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa sebagian besar sertifikat ini dikuasai oleh dua perusahaan, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, serta beberapa individu.

Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN yang menjabat pada 2023, mengaku tidak mengetahui penerbitan sertifikat yang kontroversial ini, sebuah pernyataan yang muncul di tengah sorotan tajam dari publik dan lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia.

4. Penanganan Kasus oleh KKP dan Ombudsman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan berani dengan menyegel pagar laut di Tangerang pada Januari 2025, setelah terungkap bahwa struktur tersebut diduga dibangun tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan melanggar zona perikanan serta energi.

Ombudsman Republik Indonesia pun ikut ambil bagian, menyelidiki potensi maladministrasi dalam penerbitan sertifikat yang berkaitan. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab—apakah pemerintah daerah, kementerian, atau pihak swasta.

Proses penegakan hukum terus berlanjut, termasuk investigasi mendalam terhadap semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ini, menjadikannya sebuah kasus yang krusial dalam pengelolaan tata ruang dan kebijakan agraria di tanah air.

5. Apa itu kasus pagar laut Tangerang yang melibatkan Hadi Tjahjanto?

Kasus ini mengemuka seiring dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lautan, yang memicu perdebatan hangat lantaran diduga melanggar regulasi tata ruang yang ada.

6. Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/BPN?

Hadi, sosok yang penuh dedikasi, telah memimpin sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejak Juni 2022, dan akan terus mengemban tugas penting ini hingga Februari 2024 mendatang.

7. Siapa pemilik SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang?

Sebagian besar kepemilikan perusahaan ini dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, serta melibatkan sejumlah individu yang turut berkontribusi dalam perjalanan bisnisnya.

8. Apa langkah pemerintah dalam menangani kasus pagar laut Tangerang?

Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah mengambil langkah tegas dengan menyegel pagar laut yang bermasalah dan kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.